Masyarakat Cerdas Bencana

Bandung,fitb.itb.ac.id Musim hujan dengan curah tinggi datang setiap tahun. Di satu sisi kita bersyukur atas berkah yang Tuhan berikan ke Bumi. Namun, di sisi lain kita akan dihadapkan pada serentetan musibah. Banjir, banjir bandang, dan longsor adalah kejadian alam yang selalu bersamaan mengiringi curah hujan.

Banjir rutin di wilayah barat Indonesia, khususnya Bandung selatan, hampir selama Februari 2010; serta longsor besar di Tenjolaya, Ciwidey, 23 Februari 2007, dan di Sukanagara, Cianjur, 10 Maret 2010; jangan-jangan mengubah persepsi hujan di masyarakat sebagai pembawa musibah, alih-alih pembawa berkah.

Di setiap musibah itu seolah-olah masyarakat kita selalu “kecolongan”. Pada gilirannya, tuding-menuding saling menyalahkan simpang-siur di antara usaha pertolongan terhadap korban.

Wajar ketika tudingan kesalahan itu pertama-tama diarahkan pada pemerintah. Bagaimanapun, peran pemerintah sangat besar dalam mengatur daerah. Tudingan kedua juga wajar jika diarahkan kepada para pakar yang di masyarakat sendiri akhirnya dianggap tidak dapat berbuat apa-apa dan permasalahan menjadi tambah sukar.

Namun, sejauh ini pemerintah dan para pakar sebenarnya tidak berdiam diri pula. Usaha-usaha mitigasi bencana, yaitu bagaimana mengurangi risiko bencana, sudah aktif dilakukan. Pertanyaannya, mengapa usaha itu seakan-akan hanya berhenti sebagai wacana atau laporan penelitian?

Peta rawan bencana

Kemungkinan besar jawabannya seperti sebuah judul film, lost in translation. Terdapat kesenjangan antara bahasa akademis para pakar dan bahasa birokrat pemerintah, lebih-lebih bahasa yang dapat dimengerti masyarakat. Harus dibangun jembatan kokoh untuk mengatasi jurang pengetahuan yang menganga dalam ini.

Salah satunya adalah peta rawan bencana. Peta tersebut untuk beberapa wilayah telah dibuat. Peta rawan longsor telah lama disebarluaskan untuk wilayah Jawa Barat dan Banten. Akan tetapi, peta itu berskala sangat kecil. Satu titik di peta tersebut dapat mewakili luas kecamatan.

Padahal, titik-titik longsor hanya berukuran lebar tidak lebih dari 100 meter. Bahkan di beberapa wilayah Jabar telah ada peta rawan longsor berskala 1:100.000. Pada peta berskala itu pun titik 1 milimeter akan mewakili 100 meter luas wilayah yang sebenarnya di lapangan. Titik di peta itu tidak bermakna apa-apa untuk diimplementasikan di masyarakat kecuali hanya sebagai lokasi.

Meski demikian, pembuatan peta yang lebih rinci jelas memerlukan biaya tidak sedikit. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman pembacaan peta belum tentu dapat dikuasai pada tataran masyarakat pedesaan. Jembatan untuk mengatasi jurang itu harus dibangun tidak hanya dari sisi pemerintah dengan para pakarnya, tetapi sepenuhnya harus melibatkan masyarakat.

Di Jepang, beberapa tahun lalu, saya terpesona dengan masyarakat sebuah desa yang membuat peta desa sendiri lengkap dengan lokasi-lokasi retakan dan kawasan rawan longsor. Peta yang kelihatan sederhana tersebut menjadi pegangan penanggung jawab masalah bencana di desa itu yang selalu meng-update setiap saat.

Kesadaran itu terbentuk karena mereka merasa memiliki pengetahuan bersama tentang desa mereka yang diwakili selembar peta dengan keterangan yang dapat dimengerti. Mereka tidak tersesat dalam istilah teknis geologis karena telah diterjemahkan dalam pemahaman warga desa sendiri. Salinan petanya mereka buat dalam plang besar yang dipasang di desa sehingga dapat dibaca siapa saja. Mereka yang merasa terlibat pembuatan peta tersebut-sekalipun namanya tidak tercantum-merasa bangga dan menjelaskan dengan berseri-seri bagaimana mereka membuat peta tersebut.

Masyarakat kita pun semestinya bisa membuatnya. Tinggal sedikit arahan dan prinsip-prinsip skala dan orientasi peta, peta desa akan mudah dibuat. Modalnya hanya tali ukur, kompas, kertas, serta alat-alat tulis. Seluruh warga masyarakat bisa terlibat, terutama siswa setingkat SMP ke atas, apalagi yang aktif di kepramukaan. Kegiatan ini akan sangat bermanfaat dan produktif untuk desa mereka sendiri.

Turun ke desa

Di sinilah peran pemerintah dan para pakar untuk turun ke desa-desa berkontribusi dalam sosialisasi dan berbagi pengetahuan tentang pembuatan peta desa dan apa yang harus dicantumkan di peta tersebut. Ketika pemerintah provinsi atau kabupaten terlalu sibuk dengan berbagai urusan, sementara membuat peta-peta rawan bencana terlalu mahal, yang paling tepat dilakukan adalah mendidik masyarakat untuk swadaya membuat peta rawan bencana sendiri.

Pemerintah juga bisa memanfaatkan program kuliah kerja nyata untuk mengerahkan mahasiswa, terutama dari program studi geologi, geodesi, dan geografi, untuk menghasilkan peta rawan bencana yang dapat dibaca warganya sendiri. Sudah saatnya masyarakat diberdayakan secara cerdas dalam memahami karakteristik fisik wilayah desa masing-masing, termasuk tingkat kerawanan bencana di desanya.

Di sisi lain program-program sangat bagus, seperti kelompok pendengar radio, pembaca, dan pemirsa televisi (kelompencapir) yang dulu pernah dibangun rezim Orde Baru, yang kemudian ikut tergusur dan menghilang sejalan dengan lengsernya Presiden Soeharto, perlu dibentuk kembali. Program seperti itu sangat bermanfaat, karena selain menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, juga akan menimbulkan pengetahuan yang dibangun sendiri oleh masyarakat secara interaktif.

Pemberdayaan perempuan yang menjadi inti program-program sejenis itu akan ikut terbangun dan menjadi tulang punggung yang luar biasa bagi pemberdayaan dan pencerdasan masyarakat pedesaan secara keseluruhan.

Pembuatan peta desa dengan skala yang lebih terbaca dan bagaimana berbagi pengetahuan melalui program sejenis kelompencapir dulu, khususnya dalam mengenali desa terhadap kerawanan bencana, insya Allah akan banyak mengurangi risiko bencana jika bencana melanda pedesaan kita. Persepsi hujan sebagai pembawa berkah akan tetap melekat di masyarakat, sementara kondisi retak-retak pada tanah di desa hanya merupakan peringatan agar warga tetap sadar dan waspada, bukan pembawa musibah.

Pada masa datang “kecolongan” bencana mudah-mudahan tidak terjadi lagi karena masyarakat telah memahami karakteristik fisik desa, kuat, dan siap menghadapi kejadian alam yang tidak mungkin dihilangkan tersebut.

BUDI BRAHMANTYO Koordinator Kelompok Riset Cekungan Bandung

Sumber (Koran Kompas Kolom Forum Edisi Senin, 05 April 2010)

Hits: 58