Kunjungan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M

-foto bersama sesaat setelah acara selesai-

fitb.itb.ac.id; 3 Juli 2020. Pada tanggal 2 Juli 2020, pukul 15.30, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M berkunjung ke Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung (FITB). Wamen ATR/BPN ini diterima oleh Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Dr. Irwan Meilano, ST. M.Sc dan Kepala Pusat Studi Agraria ITB, Dr. Andri Hernandi, ST, MT, dengan memperhatikan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 yang sudah menjadi Prosedur dan Ketetapan pada Satuan Tugas di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Oleh karena itu, saat akan memasuki ruangan rapat, Wamen ATR/BPN beserta tim diminta untuk untuk mencuci tangan, mengenakan APD berupa face shield helm yang telah disiapkan oleh FITB, dan duduk dengan menjaga jarak.

-cuci tangan – protokol kesehatan, mengawali penyambutan-

Kunjungan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ini bertujuan untuk berdiskusi tentang apa yang bisa dikerjasamakan dengan pihak ITB dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Mengawali diskusi, Wamen ATR/BPN yang juga selaku Koordinator Pelaksana Gugus Tugas Reforma Agraria Nasional mengatakan bahwa target penyelesaian konflik agraria terjadi perlambatan karena pandemi ini, jadi minimal dalam 4 tahun ke depan harus dbuatkan kerangka yang kuat dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia dan memerlukan koordinasi antar lembaga pemerintahan dan institusi pendidikan. Dekan FITB mengatakan bahwa ITB tentunya akan mendukung dalam posisinya sebagai salah pendidikan teknik tertua yang saat ini telah mencapai 100 tahun setidaknya mempunyai pengalaman dalam mencetak sumber daya manusia dibidang ilmu dan teknologi serta seni dan budaya khususnya bidan Ilmu dan Teknologi Kebumian. Pada kesempatan itu pula, hadir pula Dr. Dwisayantono, selaku kepala program studi Magister Teknik Geodesi dan Geomatika menambahkan bahwa pada program magister terdapat sub pengutamaan Administrasi Pertanahan yang mana dalam beberapa matakuliahnya tidak semata aspek teknik saja tetap aspek hukum, sosial dan kelembagaan mewarnai sub pengutamaan Administrasi Pertanahan yang dapat sejalan dengan kebijakan reforma agraria.

-pembagian face shield dan masker-

Diskusi cukup hangat setelah mendapat penjelasan dari Kepala Pusat Studi Agraria (PSA), Dr. Andri Hernandi, ST, MT. tentang beberapa penelitian dan kegiatan yang telah dilakukan. Beberapa kegiatan Pusat Studi Agraria ITB yang akan dikembangkan adalah virtual workshop dalam pemetaan desa secara partisipatif untuk mendapatkan data geospasial lengkap sehingga diharapkan dapat diperoleh indikator-indikator ketimpangan penguasaan lahan di wilayah desa sebagai basis aktivitas masyarakat dalam unit administrasi. Bahkan pengembangan selanjutnya bisa membangun big data informasi agraria. Hal ini disambut baik oleh Wamen dan merencanakan untuk bekerjasama dalam pengembangan indikator-indikator ketimpangan penguasaan lahan. Dr.rer.pol Rizqi Abdulharis, salah satu anggota dari PSA, menambahkan akan menyusun indikator ketimpangan penguasaan dari data-data penelitian yang ada. Waktu tidak terasa, diskusi cukup menarik, namun waktu sudah hampir pukul 18.30, akhirnya Wamen meminta untuk undur diri bersama rombongan dan berpesan kepada ITB untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan agraria di Indonesia.