FITB - Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian

Enter your keyword

Arsip Regulasi

Update Sistem Absensi: Implementasi HRIS Time Management dan Remunerasi

Setelah pelaksanaan sosialisasi HRIS Subsistem Time Management dan Remunerasi yang dilakukan pada 30 April 2024, kini saatnya untuk mengimplementasikan sistem absensi yang baru. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan kehadiran di lingkungan kampus. Ketentuan Absensi Berdasarkan Status Pegawai Untuk Dosen dapat melakukan absensi melalui dua cara alternatif: Mesin Finger Print (absensi fisik) […]

SOP Alur Usulan Kontrak Jasa Perorangan oleh Fakultas di ITB

Alur Usulan Kontrak Jasa Perorangan oleh Fakultas ITB Berikut adalah rangkuman lengkap mengenai bagaimana fakultas atau unit kerja ITB dapat mengusulkan kontrak jasa perorangan, serta dokumen yang harus dibuat oleh fakultas dan diisi oleh calon pegawai kontrak. Termasuk di dalamnya kewajiban fakultas untuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK). Referensi. 🧭 Alur Usulan Kontrak Jasa Perorangan […]

Siklus PPEPP: Fondasi Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi

Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS) bersama Satuan Penjaminan Mutu (SPM) ITB telah berupaya menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara bertahap dan berkelanjutan, dengan mengacu pada siklus PPEPP: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Kami menyadari bahwa pelaksanaan siklus ini merupakan proses pembelajaran yang terus berkembang. Unit Pengelola […]

Panduan (SOP) Penyusunan Renstra Fakultas Sekolah ITB 2025

Menyusun Renstra F/S yang Selaras dan Berdampak Dalam dinamika pengelolaan institusi pendidikan tinggi, perencanaan strategis (Renstra) memegang peranan krusial sebagai panduan arah dan prioritas pengembangan. Bagi Fakultas/Sekolah (F/S) di lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB), penyusunan Renstra bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tugas pokok Dekan dalam memastikan visi dan misi institusi terimplementasi secara konkret di tingkat […]

Info Penting Serdos 2025: Panduan Terbaru untuk Dosen

Info Penting Serdos 2025: Panduan Terbaru untuk Dosen

Info Penting Serdos 2025: Panduan Terbaru untuk Dosen Oleh: Dasapta Erwin Irawan Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Serdos) tahun 2025 resmi mengacu pada Keputusan Dirjen Dikti No. 53/B/KPT/2025. Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh para dosen dan perguruan tinggi: – **Serdos Gelombang 0**: Dikhususkan untuk 495 peserta Serdos 2024 yang sudah lolos Nilai […]

Akselerasi Tugas Belajar: Peluang Baru untuk PNS yang Sudah Selesai Studi

Akselerasi Tugas Belajar: Peluang Baru untuk PNS yang Sudah Selesai Studi

Akselerasi Tugas Belajar: Peluang Baru untuk PNS yang Sudah Selesai Studi Oleh: Dasapta Erwin Irawan Bagi para PNS yang telah menyelesaikan pendidikan sebelum 31 Desember 2024, kini tersedia Program Akselerasi Tugas Belajar dari Kemdikti Saintek. Program ini memberikan pengakuan resmi dan percepatan proses administrasi bagi mereka yang sudah mengantongi ijazah, baik yang menempuh pendidikan di […]

PANDUAN PENGGUNAAN AI DARI DITJEN DIKTI

PANDUAN PENGGUNAAN AI DARI DITJEN DIKTI

PANDUAN PENGGUNAAN AI DARI DITJEN DIKTI Oleh: Dasapta Erwin Irawan Generative Artificial Intelligence (Gen AI) semakin sering digunakan di lingkungan perguruan tinggi—mulai dari membantu menulis, menganalisis data, hingga menunjang proses administrasi kampus. Namun, penggunaan Gen AI tetap memerlukan pedoman yang jelas agar pemanfaatannya tetap etis, aman, dan bertanggung jawab. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti […]

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

UU ini mengatur tentang Aparatur Sipil Negara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pokok-pokok pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini adalah: 1) penguatan pengawasan Sistem Merit; 2) penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK); 3) kesejahteraan PNS dan PPPK; 4) penataan tenaga honorer; dan 5) digitalisasi […]

EnglishIndonesia