Program Pascasarjana (F)ITB di Tengah Tawuran Beasiswa Luar Negeri

Program Pascasarjana (F)ITB di Tengah Tawuran Beasiswa Luar Negeri

Oleh: Dudy D. Wijaya – FITB

(Scroll to read the English version)

Kebijakan pimpinan ITB terkait program pascasarjana sudah sangat benderang, dalam 5 tahun ke depan ITB akan meningkatkan jumlah mahasiswa pascasarjana menjadi 46% dari total mahasiswa se-ITB (dan menurunkan mahasiswa sarjana menjadi 54%). Ini merupakan kebijakan strategis menuju terciptanya ekosistem penelitian yang kuat sehingga dapat meningkatkan reputasi, daya saing dan dampak nyata. Lebih jauh lagi, kebijakan ini bisa menjadi landasan menuju terwujudnya “Menara Ilmu di Tanah Pertiwi” karena mahasiswa pascasarjana (bersama pembimbingnya) akan didorong untuk memproduksi dan menerapkan ilmu dalam konteks ke-Indonesia-an. Dan, ujung terjauh dari kebijakan ini adalah kelak ITB akan jadi pelopor terciptanya kemandirian ilmu pengetahuan nasional yang mampu memberikan warna bagi perkembangan ilmu secara global.

Seandainya kita sudah sampai pada ujung terjauh itu, saya sering berimajinasi, nantinya para ilmuwan kebumian dari manca nagari datang ke Tanah Pertiwi bukan lagi karena adanya puluhan gunung api dan lempeng tektonik, melainkan karena adanya puluhan dosen dan peneliti (F)ITB yang telah menggoreskan tinta ilmu di kanvas dunia.

Namun, jalan menuju ujung terjauh itu bukan tanpa hambatan dan rintangan. Salah satu hambatan yang jelas di depan mata adalah dana beasiswa yang ditawarkan kepada calon mahasiswa dari Tanah Pertiwi untuk bersekolah di luar negeri (termasuk beasiswa dari Pemerintah Indonesia sendiri) bertebaran bak kacang goreng yang mengudara di berbagai media sosial. Hal ini membuat kita kudu bersaing dengan ketat demi mendapatkan calon mahasiswa pascasarjana terbaik yang kelak akan menjadi “mitra kita” dalam mewujudkan Menara Ilmu tersebut.

Untuk memenangkan persaingan ini, harus ada nilai tawar yang berbeda namun tetap relevan dengan konteks ke-Indonesia-an, karena kita tidak akan bisa menang jika hanya “meniru” skema mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat struktural dan kultural harus dirumuskan dan segera dikedepankan.

Pendekatan Struktural

Alih-alih melawan beasiswa luar negeri, ITB telah mengintegrasikannya melalui program double-degree (DD) ataupun sandwich. Mahasiswa pascasarjana belajar penuh di ITB tetapi tetap mendapatkan eksposur internasional melalui short/long stay program. Pesan kuncinya jelas: “belajar ke luar negeri tidak harus meninggalkan ITB (baca: Tanah Pertiwi)”. Upaya ke arah itu sudah intensif dilakukan oleh ITB melaui pintu Kantor WRAM dengan didorongnya setiap fakulas/sekolah untuk membuat program DD pada level sarjana dan pascasarjana, kemudian program Internasionalisasi PISM (Program Integrasi Sarjana Magister) adalah salah satu upaya lain yang perlu dukungan maksimal (saat ini Prodi Geodesi dan Geomatika, Prodi Geologi serta Prodi Sains Kebumian sedang berupaya mewujudkan program PISM ini). Perlu ditekankan, program-program ini seyogyanya harus dipandang sebagai upaya ITB menjadi pusat gravitasi intelektual, bukan sekedar strategi administratif dalam konstruksi pendekatan struktural.

Selain itu, negosiasi para pimpinan ITB dengan pihak pemerintah untuk menggelontorkan lebih besar lagi dana pendidikan di Tanah Pertiwi patut diapresiasi. Untuk bidang ilmu tertentu, kita memang masih harus belajar kepada bangsa lain. Namun, untuk beberapa bidang ilmu lain (terutama ilmu kebumian), kita sudah siap membangun dan menegakan Menara Ilmu itu di sini, di Tanah Pertiwi. Semoga, pemerintah tidak perlu berpikir panjang lagi untuk menggelontorkan dana besar demi perkembangan ilmu-ilmu tersebut.

Jika upaya pimpinan ITB berhasil, maka kemudian kita harus punya keberanian untuk mengalokasikan ulang prioritas internal meskipun harus memangkas kenyamanan birokratis yang selama ini mungkin dinikmati oleh sebagian civitas akademika. Dengan kata lain, kita harus berani berubah secara menyakitkan, bukan cuma berani meminta negara untuk berubah. Karena hanya dengan cara seperti itu keunggulan dana bisa menjadi mesin penggerak program pascasarjana.

Upaya lain yang bisa dijalankan adalah program Beasiswa Pascasarjana Berbasis Misi Nasional, misalnya: Beasiswa Rehabilitasi Pasca Bencana, Beasiswa Keberlanjutan Bumi Indonesia, Beasiswa Infrastruktur Dijital Nusantara, Beasiswa Pengelolaan Air Nasional, dll. Program ini memang tidak netral secara nilai, namun memiliki misi ke-Indonesia-an yang kuat serta ada keterhubungan langsung dengan program-program pemerintah. Narasi program ini bisa dikemas sedemikan rupa sehingga “Mahasiswa merasa tidak hanya sedang kuliah, namun juga sedang berperan sebagai aktor sosial yang memegang mandat perubahan”. Narasi ini bisa mengubah cara pandang kultural mahasiswa yang kemudian bisa melahirkan praktek intelektual dan sosial berdampak.

Lalu, dari mana sumber beasiswanya? tentunya kita berharap kepada pemerintah (melalui dana khusus atapun melalui dana yang dititipkan kepada instansi/kementrian terkait). Namun kita tidak mesti selalu menggantungkan diri kepada pemerintah, dalam lingkup kecil, fakultas/sekolah bisa mengoptimalkan dana PPMI dan Kinarya serta efesiensi RKA. Tentunya beasiswa saja tidak cukup agar para mahasiswa bisa menjadi aktor intelektual dan sosial, mereka perlu disemai dalam sebuah ekosistem penelitian yang dipimpin oleh para Pandita Utama (Guru besar). Dalam konteks inilah, FITB melalui “Progam PPMI FITB 2026” telah mengalokasikan dana yang sangat besar (Rp. 3,5M) bagi para Pandita Utama untuk mengajak para mahasiswa pascasarjana “menari” di atas topik berbasis misi nasional yang jelas.

Menurut penglihatan saya (yang buram), salah satu alasan anak muda Tanah Pertiwi minat belajar ke luar negeri adalah tersedianya “Pintu Keluar yang Terang” (bright exit pathway) pasca kelulusan. Terkait pintu keluar ini, kita masih menyisakan masalah yaitu terbatasnya lapangan pekerjaan yang mampu menyerap para doktor (dan Master). Kondisi saat ini di Indonesia, seorang doktor dihadapkan pada pilihan profesi terbatas: mejadi dosen/peneliti di kampus atau peneliti di lembaga pemerintah atau independen (BRIN, CSIS, atau LSM), dan hanya segelintir doktor yang mampu banting setir menjadi enterprenur. Padahal seorang doktor bisa memperkuat industri melalui divisi Research & Development (R&D). Sayangnya, hampir semua perusahaan besar multi-nasional selalu menempatkan kantor R&D-nya di negaranya sendiri. Sementara di Indonesia, mereka hanya memasarkan produknya atau mengeksplorasi sumber daya alam kita, dan untuk praktek memasarkan/mengeksplorasi ini tidak perlulah jasa seorang doktor.

Ini adalah tantang besar bagi FITB bagaimana menawarkan para doktor kita kepada industri kebumian di tengah kegiatan eksplorasi mereka yang berjalan di atas logika operasional-mekanistik. Terhadap logika seperti ini, kita harus mendefinisikan ulang medan kerja seorang doktor dalam siklus nilai industri kebumian. Secara sederhana, industri kebumian bekerja dalam lapisan nilai yang berurutan: Operasional → Analisis → Interpretasi → Keputusan Strategis → Transisi & Regulasi. Dua lapisan pertama memang membutuhkan seorang enjiner/teknisi, namun lapisan selanjutnya bisa menjadi medan para doktor. Maka, seorang doktor jangan ditawarkan ke drilling site, tetapi ke ruang rapat keputusan strategis dan regulasi. Dalam konteks ini, FITB bisa menawarkan program sejenis “Embedded Strategic Doctor” yang menawarkan pengurangan risiko keputusan dan regulasi berbasis ilmu kebumian.

Sebagai langkah awal, kita harus memikirkan ulang pola kemitraan dengan industri kebumian dimana layanan kepakaran harus didorong untuk menyentuh lapisan-lapisan atas (Interpretasi, Keputusan Strategis, Transisi & Regulasi), bukan lagi hanya bermain di dua lapisan pertama. Ini bukan pekerjaan teknis, tapi pekerjaan “politik-intelektual” yang menuntut keberanian institusional. Secara kelembagaan, jelas ini adalah tugas besar Dekan FITB. Namun, tugas besar ini hanya bisa tuntas jika seluruh civitas akademika FITB berkenan menemani dekannya dalam bekerja.

Pendekatan Kultural

Setelah lulus sarjana di tahun 1999, saya “ngebet” ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri hanya karena narasi kuat yang hadir pada saat itu: “Pendidikan di Luar Negeri Lebih Hebat”. Bahkan, sampai saat ini narasi seperti ini masih kuat. Memang harus diakui beberapa negara memiliki sistem pendidikan yang hebat, tetapi kita perlu secara perlahan membangun sistem pendidikan yang kuat, sehingga kita mampu membangun narasi tandingan: “Pendidikan di Dalam Negeri juga Hebat”.

Narasi ini perlu dikedepankan secara eksplisit demi membangun kebanggaan mahasiswa pascasarjana FITB. Narasi ini bisa dibangun dengan menunjukan capaian-capaian positif FITB, seperti menunjukan alumni master/doktor FITB yang kiprahnya memberi dampak besar atau menunjukan hasil penelitian FITB yang diadopsi ke dalam kebijakan pemerintah atau industri. Dalam konteks ini, kegiatan pengmas PPMI FITB bisa dijadikan instrumen untuk mentransformasikan hasil penelitian menjadi dampak nyata yang kemudian dapat mempengaruhi keputusan pemerintah daerah.

Selain itu, cara pandang terhadap mahasiswa harus digeser: mereka adalah mitra intelektual (bukan asisten teknis) dalam mewujudkan Menara Ilmu. Oleh karena itu, di (F)ITB perlu makin ditumbuhkan budaya untuk mendengarkan suara mereka sebagai subjek pengetahuan, memberi ruang kepemimpinan akademik termasuk termasuk dalam perumusan masalah, desain riset, dan dialog dengan industri, serta memperlakukan mereka sebagai “co-architect of understanding” sejak masa studi hingga kolaborasi profesional. Budaya inilah yang memungkinkan lahirnya doktor yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi memiliki kematangan epistemik yang siap memimpin keputusan bernilai tinggi. Dalam konteks ini, program PPMI FITB 2026 menempatkan mahasiswa doktor sebagai mitra para Pandita Utama dan Madya dalam mencapai reputasi global melalui penguatan ekosistem penelitian.

Menyikapi gempuran beasiswa luar negeri, (F)ITB tidak perlu “mengalahkan” mereka tetapi harus menjadikan (F)ITB sebagai pilihan rasional bagi para calon mahasiswa yang ingin berkontribusi pada Tanah Pertiwi, tanpa kehilangan kualitas global. Di sini, kita perlu memikirkan ulang proses pendidikan di (F)ITB sehingga kita akan tetap menjadi pilihan rasional. Menuju arah tersebut, GKM FITB harus dikembalikan kepada “khitah-nya” sebagai lembaga yang menjaga dan mengevaluasi apakah proses pembelajaran masih relevan dengan tantangan ilmu dan industri (selama ini GKM terjebak dalam kegiatan teknis pengumpulan data mejelang akreditasi). GKM FITB juga akan didorong sebagai “think tank” FITB dalam merumuskan metoda dan tata cara pembelajaran yang inovatif dengan dukungan para kaprodi.

Penutup

Seyogyanya, kita tidak perlu melawan tawuran beasiswa luar negeri, karena yang harus kita lakukan adalah memperkuat ekosistem internal (F)ITB. Sejatinya, beasiswa luar negeri tidak “mengambil” talenta terbaik anak muda Tanah Pertiwi, yang mereka lakukan hanyalah menawarkan apa yang belum sepenuhnya mampu kita janjikan secara konsisten kepada mereka. Kesenjangan inilah yang harus diakui secara jujur sebagai titik awal pembenahan institusional. Tanpa koreksi terhadap budaya akademik, relasi kuasa promotor-mahasiswa, dan pengalaman intelektual mahasiswa pascasarjana, keunggulan struktural apa pun akan kehilangan daya tariknya. Pada akhirnya, daya saing (F)ITB ditentukan bukan oleh seberapa banyak program yang kita miliki, melainkan oleh seberapa layak (F)ITB menjadi rumah bagi pertumbuhan intelektual terbaik bangsa.

Demi Tuhan, Bangsa dan Almamater!

— ENGLISH VERSION —

(F)ITB Graduate Programs Amid the Overseas Scholarship Frenzy

By: Dudy D. Wijaya – Dekan FITB

ITB leadership has set a clear policy for graduate programs: within five years, graduate students will comprise 46% of the total student body (with undergraduates reduced to 54%). This strategic shift aims to build a robust research ecosystem that enhances reputation, competitiveness, and real-world impact. More importantly, it lays the foundation for realizing the “Tower of Knowledge in the Motherland”—where graduate students and their supervisors produce and apply knowledge within the Indonesian context. The ultimate goal: ITB will pioneer national scientific independence and contribute meaningfully to global knowledge.

If we achieve this, I imagine earth scientists from around the world coming to the Motherland—not for the dozens of volcanoes and tectonic plates, but for the dozens of (F)ITB lecturers and researchers who have made their mark on the world stage of knowledge.

However, the path forward is fraught with challenges. A major obstacle: scholarship offers enticing our brightest students to study abroad (including from the Indonesian Government itself), scattered across social media like flying roasted peanuts. This forces us into fierce competition to attract the best graduate candidates—our future “partners” in building that Tower of Knowledge.

To win this competition, we need a distinctive value proposition rooted in the Indonesian context. We cannot win by simply copying their schemes. Structural and cultural approaches must be formulated and prioritized immediately.

Structural Approach

Rather than fighting overseas scholarships, ITB has integrated them through double-degree (DD) and sandwich programs. Graduate students study fully at ITB while gaining international exposure through short or long-term stays abroad. The message is clear: “Studying abroad doesn’t have to mean leaving ITB—or the Motherland.” ITB has pursued this intensively through the WRAM Office, encouraging each faculty and school to create DD programs at undergraduate and graduate levels. The PISM Internationalization Program (Integrated Bachelor-Master Program) is another initiative that needs maximum support. Currently, the Geodesy and Geomatics, Geology, and Earth Sciences study programs are working to realize this. These programs should be viewed as ITB’s effort to become a center of intellectual gravity, not merely an administrative strategy.

ITB leadership’s negotiations with the government to channel more funding for domestic education deserve appreciation. For certain fields, we still need to learn from other nations. However, for others—especially earth sciences—we are ready to build that Tower of Knowledge here, in the Motherland. Hopefully, the government won’t hesitate to channel substantial funds for developing these sciences.

If ITB leadership’s efforts succeed, we must have the courage to reallocate internal priorities, even if it means cutting bureaucratic comforts some in the academic community may have enjoyed. In other words, we must dare to change painfully, not just ask the state to change. Only then can financial advantages become the driving engine of graduate programs.

Another approach is a National Mission-Based Graduate Scholarship program—for example: Post-Disaster Rehabilitation Scholarship, Indonesian Earth Sustainability Scholarship, Archipelago Digital Infrastructure Scholarship, National Water Management Scholarship. While not value-neutral, these have a strong Indonesian mission and direct connection to government programs. The narrative can be framed so that “Students feel they are not just studying, but acting as social actors with a mandate for change.” This can transform students’ cultural perspective and give birth to impactful intellectual and social practices.

Where will scholarship funding come from? Naturally, we hope from the government through special funds or funds entrusted to relevant agencies and ministries. However, we need not depend entirely on the government. On a smaller scale, faculties and schools can optimize PPMI and Kinarya funds as well as RKA efficiency. Of course, scholarships alone are insufficient. Students need nurturing in a research ecosystem led by Senior Scholars (Professors). In this context, FITB, through the “FITB PPMI Program 2026,” has allocated substantial funds (Rp. 3.5M) for Senior Scholars to invite graduate students to “dance” on clearly defined national mission-based topics.

In my view, one reason young people are drawn to study abroad is the availability of a “bright exit pathway” after graduation. Regarding this pathway, we have a problem: the limited job market for PhDs and Masters. Currently in Indonesia, a PhD faces limited choices—becoming a lecturer or researcher at a university, or researcher at a government or independent institution (BRIN, CSIS, or NGOs). Only a handful of PhDs switch gears to become entrepreneurs. Yet PhDs could strengthen industry through Research & Development (R&D) divisions. Unfortunately, almost all large multinational companies place their R&D offices in their home countries. In Indonesia, they only market products or explore natural resources—activities that don’t require PhDs.

This is a major challenge for FITB: how to position our PhDs in the earth sciences industry when their exploration activities operate on operational-mechanistic logic. We must redefine the work field of PhDs in the earth sciences industry value cycle. Simply put, the earth sciences industry works in sequential value layers: Operational → Analysis → Interpretation → Strategic Decision → Transition & Regulation. The first two layers require engineers and technicians, but subsequent layers can be the domain of PhDs. Therefore, PhDs should not be offered to drilling sites, but to strategic decision and regulation meeting rooms. In this context, FITB could offer a program like “Embedded Strategic Doctor” that reduces risk in decision-making and regulation based on earth sciences.

As a first step, we must rethink partnership patterns with the earth sciences industry. Expert services must be encouraged to touch the upper layers (Interpretation, Strategic Decision, Transition & Regulation), not just the first two layers. This is not technical work, but “intellectual-political” work that demands institutional courage. Institutionally, this is clearly a major task for the FITB Dean. However, this task can only be completed if the entire FITB academic community is willing to accompany the dean in this work.

Cultural Approach

After graduating with my bachelor’s degree in 1999, I was obsessed with studying abroad because of a powerful narrative: “Education Abroad is Superior.” This narrative remains strong today. While we must acknowledge that several countries have excellent education systems, we need to build our own strong system so we can offer a counter-narrative: “Domestic Education is Also Excellent.”

This counter-narrative must be explicitly promoted to build pride among FITB graduate students. We can build it by showcasing FITB’s achievements—highlighting master’s and doctoral alumni whose work has made significant impact, or research results that have shaped government or industry policy. FITB’s PPMI community service activities can serve as an instrument to transform research into real impact that influences local government decisions.

We must also shift our perspective: students are intellectual partners, not technical assistants, in realizing the Tower of Knowledge. At (F)ITB, we need to cultivate a culture of listening to their voices as subjects of knowledge. This means giving them academic leadership space in problem formulation, research design, and dialogue with industry—treating them as “co-architects of understanding” from their studies through professional collaboration. This culture produces doctors who are not only technically proficient, but possess the epistemic maturity to lead high-value decisions. The FITB PPMI 2026 program embodies this by positioning doctoral students as partners of Senior and Associate Scholars in achieving global reputation through strengthening the research ecosystem.

In responding to overseas scholarships, (F)ITB doesn’t need to “defeat” them. We must make (F)ITB a rational choice for prospective students who want to contribute to the Motherland without sacrificing global quality. We need to rethink our educational process to remain that rational choice. The FITB GKM must return to its founding mission: safeguarding and evaluating whether our learning process remains relevant to the challenges of science and industry. (So far, GKM has been trapped in technical data collection for accreditation.) FITB GKM should also serve as FITB’s “think tank” in formulating innovative learning methods with support from study program heads.

Final Thoughts

We don’t need to fight overseas scholarships—we need to strengthen (F)ITB from within. Overseas scholarships aren’t stealing our best students; they’re simply offering what we haven’t been able to provide consistently. We must acknowledge this honestly as our starting point for institutional improvement. Without fixing our academic culture, the power dynamics between supervisors and students, and the graduate student experience, even the best structural advantages will lose their appeal. Ultimately, (F)ITB’s competitiveness depends not on how many programs we have, but on whether (F)ITB truly deserves to be home to our nation’s brightest intellectual growth.

For God, Nation and Alma Mater!

Hits: 10